Rencana Kerja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggapan terhadap perubahan.

Perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap dan komprehensif tentang potensi daerah, penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian akan menghasilkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan khususnya untuk bidang urusan wajib Bukan Pelayanan Dasar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko dapat berjalan dengan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko, menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko setiap tahunnya.

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko merupakan dokumen perencanaan OPD untuk 1 (satu) tahunan. Dalam Rencana Kerja memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh

berkembang di daerah dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan ancaman (treathment) yang ada atau mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai dengan mengacu pada dokumen RKPD dan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra).

Fungsi Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko adalah sebagai tolak ukur dari pencapaian visi, misi, tujuan dan program Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam urusan perencanaan pembangunan dalam bidang urusan wajib Kearsipan dan perpustakaan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global. Rencana kerja yang disusun  merupakan langkah awal untuk melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan yang dalam penyusunannya mengacu pada visi dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang baik tercermin dalam sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut :

  1. Review Renstra OPD yang berkaitan dengan :
  2. Prioritas program;
  3. Target program;
  4. Perkiraan pencapaian hingga tahun sedang berjalan.
  5. Analisis kondisi dan masalah sektor Perpustakaan;
  6. Perumusan tujuan dan sasaran tahun rencana;
  7. Identifikasi program kegiatan yang ditangani Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko;
  8. Kebutuhan program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko tahun rencana;
  9. Identifikasi prioritas program dan pagu indikatif Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko;
  10. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko berkaitan dengan :
  11. Kebijakan;
  12. Program dan pagu indikatif;
  13. Kegiatan dan anggaran;
  14. Jenis belanja;
  15. Lokasi kegiatan;
  16. Indikator keluaran;
  17. Unit pelaksana

1.2    Landasan Hukum

Adapun pelaksanaan penyusunan Renja  Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Renja, (Dasar Hukum) yakni sebagai berikut :

  1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Kaur, Seluma, dan Mukomuko di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 , tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  2. Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4287);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5234);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4663);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008  tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 2036);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
  24. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu  Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu  Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 2);
  26. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 6);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mukomuko;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko;
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 6);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 3);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.
  33. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko.

1.3    Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko dan kondisi yang diinginkan setiap tahunnya dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko, antara lain :

  1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.
  2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.
  3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 adalah merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mukomuko).

Secara spesifik tujuan disusun Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko, antara lain :

  1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
  2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
  3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun.
  4. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Perpustakaan Daerah pada rentang 1 (satu) tahun.

1.4    Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

    BAB I : Pendahuluan
    Latar BelakangLandasan HukumMaksud dan TujuanSistematika Penulisan BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko Tahun Lalu (2018) dan Capaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Muomuko 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko Tahun Lalu (2018) dan Capaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko 2.2  Analisis Kinerja Pelayanan OPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan KegiatanTahun 2019 Telaah Terhadap Kebijakan NasionalTujuan dan Sasaran Renja Dinas Kearsipan dan PerpustakaanProgram dan Kegiatan BAB IV : Penutup  KesimpulanSaran             BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN LALU (2018)   2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko Tahun Lalu (2018) dan Capaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko    Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh OPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko selaku OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Mukomuko sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, pada dasarnya akan bermuara pada peningkatan perencanaan pembangunan serta hasil pembangunan itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan secara menyeluruh yang dikaitkan dengan keakuratan perencanaan. Kondisi daerah Kabupaten Mukomuko terkait dengan urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat dari hasil indikator kinerja utama yang bermuara pada ketersediaan dokumen perencanaan. Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/ kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Seluruh dokumen perencanaan tersebut, sampai dengan tahun anggaran

2018 telah selesai diantaranya RPJMD tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan peraturan daerah, Renstra SKPD tahun 2016-2021 ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD, RKPD tahun 2019 ditetapkan dengan peraturan Bupati dan Renja OPD tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peraturan Pemerintah sebelumnya. Berikut adalah data mengenai ketersediaan dokumen perencanaaan pembangunan daerah Kabupaten Mukomuko di tahun 2018.

Tabel 2.1

Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Mukomuko Di Tahun 2018

No Uraian Dasar Penetapan Ketersediaan
1 Dokumen Renstra OPD Dinas Kearsipan dan PerpustakaanKabupaten Mukomuko Peraturan Daerah Kab. Mukomuko Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021 Ada
2 Dokumen Renstra OPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko Keputusan Bupati Ada
3 Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 Ada
4 Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Ada

Pada tahun anggaran 2018 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya yaitu pelaksana teknis bidang kearsipan dan perpustakaan berdasarkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko. Adapun dokumen yang dimaksud adalah:

  1. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2016-2021
  2. Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2017 – 2018
  3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
  4. Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Lakip dan Laporan Tahunan merupakan salah satu target Indikator Kinerja Utama yang telah terealisasi. Untuk target Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko dapat dikatakan telah tercapai setiap tahunnya. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko di tahun selanjutnya.

2.2    Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2010 mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dekonstrasi, desentralisasi dan pembantuan di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang telah diserahkan oleh Pemerintah. Keberadaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko sebagai leading sector perencana pembangunan di Bidang Perpustakaan, memiliki tugas dan fungsi pelayanan Perpustakaan yang terarah, akurat, dan terpadu sehingga menjamin kesinambungan pembangunan di daerah. Selain itu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko berkewajiban menjadi motor bagi terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan dan Pengembangan kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, Dinas Perpustakaan Daerah harus :

  1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan Perpustakaan;

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas baik antar daerah.

  • Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
  • Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
  • Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagai upaya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka peningkatan kualitas Dinas Perpustakaan Daerah sebagai lembaga Teknis yang membidangi Urusan Perpustakaan daerah harus terus dipacu dan ditingkatkan. Selain itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Tabel 2.2 berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Hal ini disebabkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka pada tabel 2.3 tidak terdapat SPM, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.2 :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mukomuko

NO Indikator SPM IKK Target RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATAN ANALISIS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan (orang)     1376 Orang 2888 Orang 3140 Orang 3393 Orang 3644 Orang 3644 Orang 1244 Orang 1724 Orang 2000 Orang 2500 Orang  
                             

2.3    IsuIsu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah disebutkan bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko merupakan unsur pelaksana teknis bidang kearsipan dan perpustakaan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pembentukan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 38 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko pelaksana teknis bidang Kearsipan dan perpustakaan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Adapun Tugas Pokok Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko adalah melaksanakan kewenangan dekonstrasi, desentralisasi dan pembantuan di Bidang Perpustakaan Daerah yang telah diserahkan oleh Pemerintah. Dalam hal melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko mempunyai Fungsi sebagai Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perpustakaan daerah

Berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 38  Tahun 2016, Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko terdiri dari:

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

  1. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
  2. Sekretaris
  3. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Arsip
  4. Kepala Bidang Pengelolaan, Layanan, Pelestarian,  Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
  5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  6. Kepala Sub Umum dan Kepegawaian
  7. Kepala Seksi Pengolahan Arsip In Aktif
  8. Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Statis
  9. Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan
  10. Kepala Seksi bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaaan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
  11. Kepala Seksi bidang pelestarian bahan perpustakaan dan           Pengembangan pembudayaan kegemaran membaca
  12. Kepala Seksi bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaaan, Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di bawah ini :